 |
| Dari kiri, Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Ketua MUI Umar Shihab, Anggota DPD AM Fatwa, dan Ketua Umum LDII Abdullah Syam dalam acara silahturahim dan halal bihalal Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di kantor LDII, Jakarta |
(12/9), di Gedung LDII Jakarta Ormas Islam di Jakarta menggelar halal bihalal 1433H bersama tokoh Islam Majelis Ulama Indonesia (MUI),
Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia
(LDII) dan lainnya sepakat tolak rencana sertifikasi Ulama.
Hadir dalam halal bihalal, Wakil Ketua MPR Haryanto Y Thohary, Ketua Umum
LDII Abdullah Sam, Ketua MUI Umar Shihab, Sekjen MUI Ichwan Sam, Ketua
PBNU Slamet Effendy Yusuf dan lainnya.
Sebelumnya ada wacana sertifikasi ulama yang disampaikan oleh Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan
Teroris (BNPT), Irfan Idris. Menurut dia, wacana tersebut sebagai bagian dari
program deradikalisasi BNPT. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) soal sertifikasi ulama
menuai protes. MUI mengajak seluruh ulama untuk menolak wacana tersebut.
Ketua MUI Slamet Efendi Yusuf mengatakan, sertifikasi ulama merupakan
bentuk fasisme gaya baru yang dicoba diterapkan oleh pihak-pihak
tertentu. Rujukannya adalah langkah yang sama di Malaysia dan Singapura.
Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam menolak
ide sertifikasi ulama untuk melawan teroris. Ide ini mengandung
otorian para ulama harus memiliki sertifikat ceramah, termasuk menyampaikan isi ceramah yang akan disampaikannya.
Ketua LDII Chriswanto Santoso mengatakan tidak benar kalau harus
dilakukan sertifikasi karena asumsinya jadi terbalik, seolah-olah ulama
salah kecuali ulama yang memilki sertifikasi.
“Karena itu kami menolak sertifikasi ulama. Kalau memang mau
melakukan perbaikan baik Polri, BNPT dan lembaga lainnya mengajak para tokoh agama Islam untuk
duduk bersama dalam mencegah tindakan terorisme,” Menurut Chriswanto, strategi efektif pencegahan terorisme adalah
mengoptimalkan komunikasi aparat dengan tokoh agama. Aparat tidak perlu
menakut-nakuti. Dia juga mengajak ulama memberikan pemahaman agama
mendalam kepada santri. "Kami bersama MUI terus menjalin komunikasi
kepada ulama agar dapat mengedepankan dakwah yang tidak mengedepankan
kekerasan," tegasnya
Sekretaris Jenderal MUI Ichwan Sam menilai ada kekhilafan dari BNPT sehingga mengusulkan ide sertifikasi ulama.“Kalau sertifikasi ini diberlakukan justru membuat empati sebagian
orang terhadap terorisme. Karena itu ide ini jangan dilanjutkan,” papar
Ichwan.
Menurutnya, ide ini mungkin muncul karena salah ucap saja karena
didorong semangat yang tinggi untuk menumpas teroris. “Pak Ansyaad Mbai
(Kepala BNPT) sendiri mengaku tidak pernah mengucapkan ide tersebut,”
kata Ichwan.
Ia mengharapkan lembaga seperti BNPT dan aparat keamanan supaya lebih hati-hati berbicara berkaitan dengan agama.
sumber berita:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar